Kementerian Pariwisata (Kemenpar) kolaborasi bersama Kementerian Sosial (Kemensos) untuk mendukung pengembangan sektor pariwisata dan kesejahteraan sosial. Melalui perluasan akses pendidikan sebagai salah satu program prioritas pemerintah, kolaborasi ini perkuat sinergi lintas sektor.
Kolaborasi ditandai dengan penandatanganan Kesepahaman Bersama antara Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana dan Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf di Kampus Dayeuhkolot Politeknik Pariwisata NHI Bandung, Jawa Barat, Kamis (23/7/2026).
Dalam kesempatan ini Menpar Widiyanti mengatakan, kerja sama tersebut merupakan wujud nyata sinergi lintas kementerian dalam mengimplementasikan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak Indonesia melalui program Sekolah Rakyat.
“Kolaborasi ini mencerminkan komitmen bersama untuk membangun manusia Indonesia yang unggul sebagai fondasi pembangunan bangsa,” kata Menpar Widiyanti.
Penandatanganan Kesepahaman Bersama ini juga menjadi payung hukum sekaligus komitmen bersama Kementerian Pariwisata dengan Kementerian Sosial dalam mendukung penyediaan fasilitas pendidikan yang inklusif dan merata.
Ruang lingkup kerja sama di antaranya meliputi penggunaan sementara barang milik negara milik Kemenpar berupa lahan di Kampus Politeknik Pariwisata NHI Bandung dengan luas paling tinggi 70.100 meter persegi untuk penyelenggaraan Sekolah Rakyat.
Adapun dengan rincian, 50.100 meter persegi akan dimanfaatkan untuk pembangunan sarana prasarana Sekolah Rakyat. Sedangkan 20.000 meter persegi dialokasikan untuk dukungan penyelenggaraan Sekolah Rakyat berupa fasilitas olahraga dan aula serbaguna, yang akan dimanfaatkan bersama oleh Sekolah Rakyat dan Politeknik Pariwisata NHI Bandung.
Sekolah Rakyat menyasar anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Program tersebut tidak hanya memberikan pendidikan akademik, tetapi juga diarahkan untuk membentuk karakter unggul melalui empat pilar, yakni kepemimpinan, keterampilan, nasionalisme, dan keagamaan.
Melalui sistem pendidikan berasrama, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi salah satu instrumen untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus membuka kesempatan yang lebih luas bagi generasi muda untuk mengembangkan potensi diri.
Program Sekolah Rakyat juga memiliki arti penting bagi pembangunan pariwisata. Melalui akses pendidikan yang semakin luas, pemerintah tengah menyiapkan generasi yang kelak akan menjadi profesional di industri pariwisata, pelaku usaha, pengelola desa wisata, maupun pemimpin di berbagai daerah.
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menyampaikan apresiasi atas dukungan Kementerian Pariwisata dalam mendukung program strategis Presiden Prabowo Subianto, dengan menyediakan lahan yang akan dimanfaatkan untuk pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat. Sekolah Rakyat menjadi strategi pemerintah dalam mengurangi kesenjangan di masyarakat khususnya dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Mensos mengatakan, Presiden Prabowo Subianto mengarahkan lulusan Sekolah Rakyat dapat melanjutkan ke dua jalur lanjutan baik ke perguruan tinggi maupun pekerja terampil di dalam negeri maupun luar negeri.
Untuk itu diharapkan kerja sama Kemenpar dan Kemensos bisa berlanjut di mana lulusan-lulusan Sekolah Rakyat nantinya bisa melanjutkan perguruan tinggi yang dikelola Kementerian Pariwisata.
“Bagi siswa-siswa Sekolah Rakyat yang memang memiliki minat dan bakat di dunia pariwisata bisa kita bimbing, kita arahkan ke perguruan tinggi yang ada di bawah koordinasi Kementerian Pariwisata,” ungkap Mensos Saifullah Yusuf.
Melalui penandatanganan Kesepahaman Bersama tersebut, Kemenpar dan Kemensos menyepakati sejumlah ruang lingkup kolaborasi lain meliputi dukungan terhadap pelaksanaan program di bidang pariwisata dan sosial serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pariwisata, kesejahteraan sosial, dan bagi penerima manfaat Kemensos.
Kerja sama juga mencakup sinkronisasi program Sekolah Rakyat dalam mendukung peningkatan kesejahteraan sosial di desa wisata dan destinasi wisata, serta penguatan kurikulum sadar wisata bagi siswa Sekolah Rakyat.
Sinergi lintas kementerian ini diharapkan dapat memperluas kesempatan pendidikan sekaligus mempersiapkan sumber daya manusia yang terampil, berkarakter, dan memiliki kesadaran terhadap potensi pariwisata Indonesia. Dengan demikian, pembangunan pariwisata dapat semakin memberikan manfaat sosial dan ekonomi yang inklusif bagi masyarakat.(*)
