Presiden: Samakan Logo dan Slogan Untuk Nation Branding

Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas yang membahas perumusan citra bangsa (nation branding). Pemerintah berkomitmen untuk membangun gambaran positif yang kuat untuk memperkuat identitas kebangsaan Indonesia di mata dunia internasional, sekaligus meningkatkan daya saing di antara bangsa-bangsa.

Dalam arahan rapat terbatas yang diselenggarakan di Kantor Kepresidenan, Presiden menghendaki pembangunan citra bangsa dilakukan secara terintegrasi dan menghilangkan egosentrisme sektoral di antara kementerian dan lembaga. Presiden mengingatkan, masih melihat pameran-pameran atau keikutsertaan Indonesia di ajang internasional dilakukan secara terpisah dan berjalan sendiri-sendiri, dengan stand yang juga berdiri sendiri.

“Yang seperti itu justru tidak memperkuat citra bangsa secara positif, tetapi justru mengurangi,” tegas Presiden. Diingatkan pula bahwa antara kementerian yang satu dengan kementerian yang lain masih menggunakan istilah yang berbeda-beda dalam mempromosikan Indonesia. Misalnya ada yang menggunakan Remarkable Indonesia, ada pula Wonderful Indonesia.

Citra bangsa atau nation branding bukanlah soal pembuatan logo dan jargon secara instan. Citra diri sebuah bangsa adalah sebuah proses yang melibatkan warga negara, khususnya anak-anak muda kita, tentang Indonesia seperti apa yang ingin mereka lihat dalam 30 tahun mendatang. Indonesia ingin dilihat oleh dunia sebagai bangsa yang seperti apa? Apa yang membedakan Indonesia dari negara lain?

Oleh karena itu, secara khusus Presiden Jokowi menekankan bahwa perumusan tentang citra bangsa harus menjadi soft power dalam diplomasi Indonesia di masa depan. Ada tiga sektor yang menjadi fokus atau sasaran dalam proses ini, yakni investasi, perdagangan, dan pariwisata.

“Dalam ratas kali ini, saya ingin mendengar perkembangan serta langkah-langkah konkret, langkah-langkah tindak lanjut dari program nation branding tersebut. Saya ingin mengingatkan bahwa brand power Indonesia masih lemah. Baik untuk perdagangan, investasi maupun untuk pariwisata dibandingkan dengan negara-negara lainnya,” tuturnya.

Kepala Negara mengungkapkan, berdasarkan data yang diperolehnya di bidang perdagangan dan investasi, kekuatan citra (brand power) Indonesia berada pada posisi 6.4 persen.

“Ini kalah dengan Singapura yang hampir mencapai 10 persen dan Thailand yang sedikit di atas Indonesia. Posisi ini berada di bawah rata-rata dunia yang mencapai 7.7 persen,” ucapnya. Sementara itu, di bidang pariwisata, brand power indonesia berada di angka 5.2 persen. Ini menunjukkan bahwa Indonesia juga masih berada dibawah Thailand.

“Thailand saat ini 9.4 persen yang memimpin di Asia serta Singapura yang angkanya 8.6 persen. Segera harus kita perbaiki dan saya melihat saat ini banyak negara yang habis-habisan menggarap nation brandingnya,” jelasnya.

Sementara itu Menpar Arief Yahya mengatakan, akan membuat satu family brand agar orang tahu kalau pada logo atau warna brand itu adalah produk Indonesia, serta tidak mengunakan brand sendiri-sendiri untuk setiap produk.

“Kita punya dua, ‘remarkable Indonesia’ dan ‘wonderful Indonesia’, diusulkan logonya disamakan atau bentuk hurufnya, dan tetap menggunakan logo burung garuda dengan lima warna yang ada di ‘wonderful Indonesia’,” kata Menteri Pariwisata Arief Yahya kepada wartawan usai Rapat Terbatas di Kantor Presiden.

Sementara di Inggris Raya, lanjut Arief, sudah menggunakan satu slogan yaitu ‘Great Britain‘. “UK dengan ‘Great Britain‘ itu satu. ‘Wonderful Indonesia‘ itu bagus, dan dipertimbangkan sebagai referensi untuk mengembangkan country branding kita,” pungkas kata Arief.

Rapat terbatas ini juga dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla dan sejumlah Menteri Kabinet Kerja antara lain Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukito, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, Menteri BUMN Rini Soemarno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf, Kepala Komite Ekonomi dan Industri Nasional Soetrisno Bachir, dan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki.