Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2017, terdiri dari pemilihan gubernur (pilgub), pemilihan bupati (pilbup), dan pemilihan wali kota (pilwakot), berlangsung di 101 wilayah. Perinciannya, pilgub digelar di tujuh provinsi, pilbup berlangsung 76 kabupaten, dan 18 kota menyelenggarakan pilwakot. Hakekat pemilihan kepala daerah adalah untuk memilih pemimpin demi kemajuan suatu daerah. Oleh karena itu Pilkada Serentak 2017 akan sukses apabila penduduk berusia minimal 17 tahun atau yang sudah/pernah menikah berbondong-bondong datang ke tempat pemungutan suara (TPS) pada Rabu, 15 Februari 2017.
Dengan pelaksanaan pilkada serentak, biaya pelaksanaan pemilihan umum, baik yang dikeluarkan pemerintah atau masyarakat dapat ditekan. begitu pula dengan biaya kampanye yang dikeluarkan oleh para calon kepala daerah karena semuanya kini ditanggung oleh APBN dan APBD, sehingga diharapkan terdapat efisiensi biaya politik dan kasus politik uang dapat ditekan. Lalu dengan penyelenggaraan pilkada serentak diharapkan dapat membangun persaingan yang bersih dan sehat.
Pemerintah daerah menganggarkan dana sebesar 2,9 trilyun untuk kebutuhan pelaksanaan pilkada serentak 2017. Jumlah tersebut dialokasikan untuk penyelenggara pemilu(KPU) Rp2,4 trilyun, pengawas pemilu(Bawaslu) Rp426 miliar, dan pengamanan pemilu Rp74 miliar. Namun menurut Reydonnyzar jumlah tersebut masih belum final. Menurutnya juga banyak daerah yang punya pemahaman lain soal dana pengamanan. Mereka menggangap keperluan itu nanti mendapat dukungan dari APBN. KPU dan Bawaslu saat itu juga pernah meminta agar dana pilkada ini dari APBN, namun kesepakatan pemerintah dalam revisi UU Pilkada, tetap dari APBD, namun kebutuhan pengamanan kedepannya akan dianggarkan juga dari APBD.
Selain Kemendagri pihak lain yang juga ikut mempersiapkan pemilu
kada 2017 adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sejauh ini KPK melakukan pengawasan dengan melakukan pembukaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pasangan bakal calon kepala daerah agar diketahui khalayak. Wakil ketua KPK Alexander Marwata menyatakan pengawasan pilkada paling efektif jika melibatkan masyarakat. Karena masyarakat yang paling tahu kualitas calon pimpinan didaerah mereka. “masyarakat juga yang paling mengetahui pilkada dilakukan secara transparan atau tidak, karena mereka terlibat didalamnya,” ujarnya melalui pesan singkat.
Sementara itu Deputi II Badan Intelijen Negara (BIN), Mayjen Thamrin Marzuki menegaskan, pihaknya netral dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2017. Sehingga BIN dapat dipastikan tidak ada keberpihakan kepada siapapun kandidat di Pilkada ini.
Thamrin mencontohkan kenetralan BIN dalam pelaksanaan pemilu, yakni pada Pemilihan Presiden (Pilpres). BIN tak pernah campur tangan dalam politik praktis. “Kita sudah buktikan di Pilpres. Kita tidak berpolitik praktis di situ,” tegas Thamrin.
Tak hanya itu, dalam acara juga dihadiri perwakilan partai politik, Thamrin mengingatkan untuk parpol bertindak sewajarnya usai pengumuman rekapitulasi suara. “Kalau kita pelajari kejadian lalu. Sering terjadi pasca penetapan penentuan pemenang itu biasanya eforia dilakukan berlebih, ini yang memicu,” kata Thamrin kepada para perwakilan Parpol.
Diantara daerah lain yang melaksanakan pilkada serentak hanya DKI lah eforianya begitu terasa. Sang gubernur petahana, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, tidak ingin sesumbar. Ia menghindar dari pertanyaan wartawan tentang hal ini. Ia justru menyampaikan seruan mencoblos secara umum.
“Saya berharap warga DKI bisa berbondong-bondong memberikan suara. Kalau tidak dapat surat undangan, tinggal bawa KTP da
n KK. kalau ditemukan ada yang palsu, KTP yang janggal itu dilaporkan.” Ahok mengatakan, dia akan mengikuti penghitungan cepat dari Rumah Lembang, markas pemenangan kubunya, yang selama ini digunakan juga untuk bertemu dengan para pendukungnya.
Dalam berbagai jajak pendapat terbaru, Ahok unggul dari dua pesaingnya, namun baru di kisaran 30% hingga 40%, jauh dari kemungkinan menang satu putaran. Para pengamat memperkirakan Ahok akan lolos mudah ke putaran kedua, namaun akan berhadapan dengan tantangan lebih pelik untuk bisa menang di putaran final. Siapapun yang menjadi pemenang dari pilkada serentak ini diharapkan dapat melakukan perubahaan demi kemajuan dan kesejahteraan rakyat serta menjadi pemimpin yang tangguh.
